Jakarta, Aktual.co —Peneliti Indonesia for Global Justice, Salamuddin Daeng menilai proyek reklamasi yang masuk dalam mega proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) adalah tidak masuk akal dan terkait erat dengan perkembangan sektor properti sekarang.
“Masyarakat harus bisa membaca, kalau mega proyek ini tidak bisa dilepaskan dengan kepentingan para pengusaha property,” ujar dia, saat ditemui usai acara Aktual Forum, di Warung Ekomando, Jakarta Selatan, Minggu (5/4). Padahal, ujar dia, sejak 2012 Bank Dunia sudah mengatakan Indonesia berada dalam kondisi ‘property buble’. Di mana harga properti membumbung tinggi di luar batas kewajaran dan tidak ada landasannya. “Sehingga sangat mungkin harga akan kembali ambruk,” ujar dia.
Kritik pedas juga dilontarkan Salamuddin terhadap perusahaan-perusahaan yang memegang lisensi reklamasi di Teluk Jakarta. Yang ditudingnya mengandalkan pasar keuangan komersial untuk sumber finansialnya.
“Tapi sekarang aja baru sekedar mendapat surat izin mereka sudah mau jual surat utang,” kritik dia.
Menurut Salamuddin, adanya kongkalikong antara Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan para pengusaha merupakan hal yang patut diwaspadai.
“Mereka menurut saya berbahaya. karena jaminannya adalah land and teritori kita. bahaya mereka melakukan itu. ini harus diwaspadai,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
