Jakarta, Aktual.com — Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, jika ada pemberitaan dari media massa, tv dan online yang cenderung menyudutkan atau mengkeritik pemerintah tidak termasuk dalam ujaran kebencian atau hate speech.
“Jika yang disampaikannya itu dalam bentuk kritik, itu tidak masuk hate speech. Kalau sudah menyudutkan agama tertentu, suku dan warna kulit itu sudah masuk hate speech,” kata Badrodin saat membuka Rakorda Pilkada Serentak 2015 Provinsi Sulsel, Selasa (24/11).
Dia mengatakan, surat edaran tentang hate speech yang dikeluarkan itu dimaksudkan untuk masyarakat, agar tidak sering mengeluarkan ujaran kebencian pada suku, agama, ras dan warna kulit.
Bukan cuma itu, hate speech adalah tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong.
“Jadi perlu dilihat dulu masalahnya seperti apa. Kalau itu masuk kategori penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, menghasut atau menyentuh SARA pasti akan dipidana,” kata dia.
Dia mengatakan, surat edaran ini dikeluarkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, atau berpendapat baik secara langsung ataupun melalui sosial media.
Surat edaran yang dikeluarkan Kapolri ini juga merupakan salah satu upaya penegasan dari KUHP terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.
Mantan Wakapolri itu mengungkapkan, jika pihaknya pernah menangani kasus hate speech di Magelang, Jawa Timur. Saat itu, ada gambar babi yang menggigit Al quran dan itu sudah dipastikan masuk dalam hate speech.
“Contoh itu di Magelang, kita pernah tangani kasus hate speech ini. Ada gambar babi yang menggigit Alquran. Ini sudah masuk dalam penistaan agama dan harus ditindaki,” kata dia.
Selain itu, Kapolri mengingatkan kepada semua pihak agar senantiasa bisa hidup secara rukun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta toleransi.
Untuk menciptakan kehidupan yang aman dan rukun antara satu sama lain, dirinya memberikan tanggungjawab penuh kepada jajarannya di daerah agar bisa menciptakan situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
