Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad mengatakan masyarakat tidak siap dalam menghadapi perubahan harga beragam komoditas pokok akibat fluktuatifnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Untuk itu, ia meminta Pemerintah agar mengeluarkan kebijakan khusus dalam mengontrol harga akibat pengaruh kenaikan harga BBM.
“Belum optimalnya komunikasi publik terkait kenaikan BBM dan lemahnya manajemen pengelolaan harga BBM ditengarai menjadi salah satu sebab kebijakan fluktuasi harga BBM belum bisa diterima dengan baik oleh masyarakat,” ucap Farouk dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (5/4).
Menurutnya, berdasarkan pengalaman beberapa bulan yang lalu, ketika pertama kali pemerintah menaikkan harga BBM yang kemudian diikuti dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya, tetapi tak berapa lama kemudian pemerintah menurunkan kembali harga BBM, ternyata respon harga terhadap penurunan harga BBM tidak terlihat.
Masyarakat menghadapi ketidakpastian terhadap fluktuasi harga BBM dalam beberapa bulan terakhir, situasi tersebut menandakan masih kurang optimalnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah.
“Ditambah pada saat yang sama, masyarakat mengetahui bahwa harga minyak dunia masih rendah,” ucapnya.
Bahkan, kata dia, dibeberapa negara tetangga, pemerintahnya justru mengambil kebijakan untuk terus menurunkan harga BBM. Kebijakan harga BBM yang fluktuatif berdampak besar terhadap daerah, terutama kontribusi terhadap kenaikan komoditas pangan dan biaya transportasi.
Farouk mencontohkan, kebijakan fluktuasi harga BBM akan berdampak kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
“Karena selama ini daerah berasumsi, bagi daerah yang ingin harga BBM lebih murah maka PBBKB-nya dibuat lebih rendah,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
