Jakarta, Aktual.com — Sudah 44 tahun aktivitas pertambangan emas PT Freeport-McMoran Indonesia (Freeport) bercokol di tanah Papua.
Namun, selama itu pula kedaulatan negara ini terus diinjak-injak oleh perusahan asing tersebut. Pada Kontrak Karya (KK) pertama pertambangan antara pemerintah Indonesia dan Freeport yang dilakukan tahun 1967 silam, memang posisi tawar pemerintah RI masih kecil.
Yaitu hanya sekedar pemilik lahan. Dibandingkan PT Freeport yang memiliki tenaga kerja dan modal tentu posisi tawar pemerintah saat itu masih kecil.
Menanggapi keserakahan Freeport dan sikap elite politik yang terus ‘bertengkar’, Musisi Iwan Fals mengaku kecewa. Iwan Fals mengaku sudah muak dengan sikap anggota dewan berkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia.
“Saya begitu prihatin dengan elite-elite politik kita apakah (kasus) itu fitnah atau nggak, saya tidak tahu. Kok terkesan pemimpin kita duniawi banget,” ujar Iwan Fals, di Jakarta, baru-baru ini.
“Saat saya baca di media, mohon maaf, saya muak dengan suasana ini,” lanjut Iwan dengan nada sedikit kesal.
Pemilik album ‘Wakil Rakyat’ ini memberikan saran positif kepada masyarakat untuk tidak pernah memilih kembali para pemimpin yang memiliki perilaku seperti itu di masa yang akan datang.
“Ya jangan dipilih lah yang duniawi itu. Tapi kok saya kagum sama Jose Mujica (Presiden Uruguay, red) yang memberikan 90 persen gajinya kepada rakyat Uruguay. Dia hidup sederhana di tempat pertanian. Memang Uruguay bukan 200 juta orang, Uruguay itu hanya sekitar 3 juta orang penduduknya, tak sekompleks Indonesia,” papar ia memberikan contoh.
“Tapi (pejabat Indonesia) bisa belajar kesedehanaan. Kepuasan pemimpin itu tak seberapa, dia banyak uang, tapi seberapa banyak rakyatnya sejahtera, itu harusnya ukuran elite politik kita,” katanya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam laporannya ke MKD tersebut, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.
Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. Sudirman mengaku mendapat informasi tersebut dari pimpinan Freeport.
Artikel ini ditulis oleh:
