Jakarta, Aktual.co —Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Ketua F-Demokrat Lucky P Sastrawiria tidak mau ikut-ikut meributkan soal isu suap yang tengah menerpa pimpinan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI.
Yakni terkait pembahasan Raperda Rancangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) atau biasa disebut Raperda Zonasi.
Ketika dikonfirmasi soal isu itu, Lucky tidak mau berkomentar banyak. Kata dia, yang jelas fraksi Demokrat hingga saat ini tegas menolak membahas Raperda Zonasi.
“Kabar yang tersiar (ada) penyuapan untuk membahas Raperda Zonasi sebesar Rp5 miliar. Wawlllahu’alam, saya belum sampai ke ranah itu. Saya tidak mau ikut-ikutan ke ranah suap menyuap. Fraksi Demokrat menolak tegas Raperda Zonasi,” ujar dia, di DPRD DKI, Selasa (26/5).
Sebelumnya, Ketua Balegda M Taufik sudah membantah kalau mereka ‘diguyur’ suap dari salah satu pengembang reklamasi Teluk Jakarta untuk memuluskan pembahasan Raperda Zonasi. 
Taufik malah balik bertanya saat dikonfirmasi mengenai tudingan yang dilontarkan pengamat Amir Hamzah mengenai adanya ‘kado’ dari pengembang. “Kadonya apa? Yang mau disuap apanya?” ujar dia, kemarin.
Politisi Gerindra ini meminta LSM ataupun pihak yang menudingnya terima suap haruslah memiliki bukti. “Kalau mau mengungkap sesuatu, harusnya temen-temen LSM berdasarkan bukti,” ujar dia.
Isu suap itu awalnya juga mencuat dari pernyataan mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Irfan Gani. “Kabar yang saya terima para pimpinan dewan sudah menerima uang suap untuk meloloskan Raperda zonanisasi menjadi peraturan daerah (perda). Karena perda ini menjadi pintu masuk untuk meloloskan mega proyek  reklamasi,” kata Irfan, beberapa waktu lalu.
Suap itu, kata dia, diterima para pimpinan dewan dari salah satu perusahaan yang mengerjakan megaproyek reklamasi di pantai utara Jakarta.  Meskipun Irfan tidak spesifik menyebut nama perusahaan yang dimaksudnya.
Namun politisi Demokrat ini yakin uang suap itu dikucurkan untuk meloloskan Raperda Zonasi di tingkat pimpinan dewan. Setelah ada kucuran dana itu, Irfan memastikan pengesahan Raperda Zonasi bakal mulus-mulus saja atau tidak bakal alot. 

Artikel ini ditulis oleh: