Presiden Joko Widodo memberikan arahannya pada sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11). Presiden Joko Widodo meminta seluruh menterinya merencanakan program kerja 2016 dengan baik dan matang serta belajar dari pelaksanaan program 2014-2015 sehingga tidak ada lagi regulasi dan kebijakan yang bertabrakan dengan kementerian/lembaga lainnya atau menjadi polemik di masyarakat dan sesuai dengan Nawacita. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/15.

Jakarta, Aktual.com – Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, kegaduhan yang terjadi diantara menteri di tubuh pemerintahan Jokowi-JK bukanlah hal yang dibutuhkan oleh publik. Justru publik menunggu kinerja pemerintahan yang baik.

“Menurut saya gaduh itu nggak produktif. Kalau dia gaduh terus kapan kerjanya? Yang kita butuhkan itu bukan gaduhnya, tapi ada transparansi kebijakkan. Memang ada yang menilai kegaduhan ini dinilai mulai adanya transparansi. Seperti misalnya, mana ada era-era sebelumnya ada ketua DPR bisa disadap, dan itu terbuka sampai surat yang berkop ada garudanya saja beredar di WA atau HP kita. Tetapi apa gunanya itu semua, kalau itu semua tidak memperbaiki kinerja, tidak memperbaiki kondisi perekonomian kita?” katanya, Sabtu (28/11).

Enny menambahkan, kegaduhan tersebut hanya sebuah panggung sandiwara. Baginya, seharusnya pemerintah bisa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi Masyrakat Ekonomi Asean (MEA).

“Buat apa energi kita terkuras habis hanya untuk gaduh. Sementara, orang-orang lain itu sudah konsen mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di masyarakat ekonomi asean. Meningkatkan produktifitas meningkatkan ketrampilan dan segala macem gitu kan,” imbuhnya usai diskusi “kabinet kerja atau kabinet citra? Popularitas sentimen dan kinerja para menteri” siang tadi.

Keprihatinan Enny terhadap perekonomian Indonesia terlihat jelas pada penyerapan anggaran 2015 pada setiap kementrian yang menurun. Dari data Kementrian Kuangan yang dipaparkan oleh ekonom Indeff Dzulfian Syafrian, penyerapan anggaran kementrian pada semester I 2015 menurun 3,5% dari Semester I 2014 yang persentasinya 29,7%.

Dan dari rendahnya penyerapan anggaran kementerian justru banyak dialami oleh kementrian-kementrian yang berkaitan langsung dengan ekonomi seperti, Kementrian ESDM yang penyerapannya hanya 9%, kemenaker 9,2%, Kemendagri 10,4%, kemenhub 10,7%,kemenpar 11,3%, Menko Kesra 11,4%, Kemenko Maritim 12,6%, Kemendag 15,9%, Kemenperin 16,6%, Menko Perekonomian 19,4% dan Kemen BUMN 20,7%. Dan hanya ada beberapa yang di atas rata-rata seperti, Kemenkeu 40% dan Bappenas 32,3%.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS