Jakarta, Aktual.com — Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Fahmy Radhi mengaku jika dirinya mendukung penuh pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan jika kontrak PT Freeport Indonesia baru akan dibahas pada 2019 mendatang sebagaimana yang tercantum dalam regulasi yang berlaku. Bahkan Jokowi juga meminta agar para Menteri beserta para elit politik untuk tidak lagi membuat kegaduhan soal perpanjangan kontrak Freeport.
“Tepat, tapi akan lebih baik lagi kalau Jokowi sekarang memutuskan tidak memperpanjang KK Freeport. Pada saat berakhirnya 2021, siapa pun RI 1 nanti harus menyerahkan pengelolaan Freeport kepada BUMN yang 100% sahamnya dikuasai negara,” kata Fahmy kepada Aktual di Jakarta, Senin (30/11).
Untuk itu, Fahmy pun mendorong agar Jokowi mengeluarkan kebijakan yang lebih kongkrit seperti menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) guna mendukung pernyataannya soal kontrak Freeport tersebut.
“Untuk memastikan keputusan tidak memperpanjang KK Freeport, harus ada Kepresnya,” tutup dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
