Jakarta, Aktual.com — Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi,mengingatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI agar bekerja secara profesional dan proporsional. Dengan penekanan, MKD tidak menjadi kaki tangan PT Freeport Indonesia, apalagi menjadi alat bagi Menteri ESDM Sudirman Said untuk menyelamatkan diri dari reshuffle kabinet.
Kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/11), mantan juru bicara Presiden
Abdurrahman Wahid itu menyatakan bahwa MKD merupakan bagian dari
kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Sebab itu, produk
yang dihasilkan harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan,
kehormatan dan kedaulatan bangsa.
“Jadi keberadaan MKD ini bukan sekadar urusan internal DPR,” tegasnya.
Menurutnya, dalam kisruh Menteri ESDM Sudirman Said dengan Ketua DPR
RI Setya Novanto, MKD selayaknya mendudukkan persoalan secara
proporsional. Yakni dengan melihat kebelakang terkait keinginan
Freeport memperpanjang operasinya di Papua. Keinginan itu pula yang
kemudian membuat Freeport berusaha melakukan perbuatan melawan hukum.
Menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber
Daya, Rizal Ramli, MKD semestinya menyadari terjadinya dugaan
persengkongkolan antara Freeport dengan salah satu menteri Kabinet
Kerja. Dimana menteri tersebut berusaha mengubah peraturan pemerintah
demi memuluskan perpanjangan kontrak karya agar seolah-olah legal.
“Jadi, tugas utama MKD adalah menjawab pertanyaan paling mendasar
untuk selanjutnya menjadi materi persidangan. Yakni, apakah Menteri
ESDM akan membuka rekaman pertemuan tertutup Presdir PT Freeport
dengan Ketua DPR Setya Novanto, apabila PT Freeport berhasil mengakali
pemerintah Indonesia memperpanjang kontrak karya secara melawan hukum
itu?,” jelasnya.
“Kita harus mengawasi jangan sampai MKD jadi kaki-tangan PT Freeport,
dipakai untuk menghukum pejabat Indonesia yang tidak mampu
memperjuangkan misi dan keinginan mereka,” sambung Adhie.
Terkait proses etik di MKD ini, Adhie berharap nantinya akan keluar
rekomendasi dalam tiga garis besar. Pertama, terkait pelanggaran etika
anggota DPR. Kedua, terkait pengawasan dan penertiban Freeport dan
perusahaan asing lainnya agar tidak melakukan kegiatan diluar
ketentuan.
Terakhir, ia berharap MKD nantinya memberikan rekomendasi politik
kepada Amerika Serikat apabila Freeport terbukti melakukan kegiatan
diluar ketentuan di Indonesia. Hal ini penting dilakukan agar nantinya
Freeport dijatuhi sanksi tegas sebagaimana diatur di negara Paman Sam.
Artikel ini ditulis oleh:
