Jakarta, Aktual.com — Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritik menteri di kabinet kerja yang yang bertingkah layaknya pejabat sebuah perusahaan.
Menurut Rizal, menteri tersebut dalam perannya sudah mendahului presiden, dengan menulis surat kepada Pendiri Freeport McMoran, Jim Moffett dan Presdir Freeport Indonesia, dengan mengatakan kontrak Freeport akan diperpanjang.
“Ini pejabat perusahaan atau pejabat negara Republik Indonesia?” kata Rizal Ramli di sebuah stasiun televisi swasta, Selasa (24/11).
Rizal tak menyebut nama menteri tersebut, karena baginya menteri tersebut hanyalah orang kecil.
“Nama tak penting, yang kita musuhi adalah perilakunya, bukan orangnya. Kalau orangnya sih kecil,” jelas Rizal.
Dijelaskan, Presiden Jokowi sudah memiliki kebijakan yang pro rakyat dalam kontrak Freeport, demi memastikan rakyat, khususnya warga Papua, mendapatkan manfaat maksimal.
“Presiden sudah firm (tegas) bahwa pertama Freeport harus membayar royalti lebih tinggi karena selama 48 tahun hanya membayar 1%, sementara perusahaan-perusahaan lain 4-5%. Kami minta Freeport membayar 6-7% sebagai kompensasi pembayaran (yang kecil) sebelumnya,”
“Kedua kami minta diurus limbahnya. Di Amerika sendiri perusahaan-perusahaan tak berani merusak lingkungan, tapi di Indonesia mereka malah seenaknya. Yang ketiga, harus divestasi, tak usah ribut siapa yang beli dan duitnya dari mana, kok sama pemerintah Indonesia nggak bisa?” tambahnya.
Dirinya menyarankan agar menteri tersebut untuk menghentikan manuvernya karena publik nantinya pasti akan tahu.
Artikel ini ditulis oleh:
