Jakarta, Aktual.com — Kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari buruh, mahasiswa, dan rakyat miskin kota mengecam keras tindakan brutal dan kriminalitas yang dilakukan pihak kepolisian saat aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua pada Selasa (1/12) di Bundaran HI.
Aktivis Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Yuningsih mengatakan, penangkapan peserta aksi unjuk rasa sangat memprihatinkan karena ruang demokrasi sangat dibatasi.
“Kami prihatin demokrasi Indonesia menyempit oleh kekuatan militer yang makin represif. Kekuatan kepolisian juga sedang naik, sedang memgganggu demokrasi Indonesia. Saatnya satukan sikap untik batasi ruang gerak militer. Karena kalau nggak gerak, kita bisa kembali ke 98,” katanya, di Jakarta, Kamis (3/12) siang.
Selain di Jakarta, penangkapan terhadap 32 orang juga terjadi di Nabire, Papua, saat akan melakukan ibadah merayakan HUT Papua.
Dari tindakan kriminalitas tersebut, sebanyak delapan mahasiswa mengalami luka-luka, tiga orang terkena peluru karet, satu orang diseret dan diinjak-injak.
Selain sebagian mahasiswa yang mengalami luka-luka, ada juga yang masih ditahan hingga hari ini. Yakni Enos Suhun dan Eliakim Itlay.
Aktivis Kontras, Puri Kencana Putri mengatakan, kejadian tersebut merupakan kabar buruk bagi masyarakat Papua dalam kebebasan berekspresi.
“Belum ada kabar baik yang bisa disampaikan ke Papua soal HAM. Angka penangkapan sewenang-wenang makin meningkat. Sedangkan pemerintah belum ada langkah progresif yang menunjukan itikad baik bagi kebebasan di Papua,” ucap Puri di kantor Lembaga Bantuan Hukum di jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Sementara, aktivis perempuan Mahardika Mutiara Eka Pratiwi, menuntut Presiden Jokowi, Kapolri, dan Kapolda Metro Jaya untuk segera membebaskan dua mahasiswa tersebut dan menghentikan sikap represif dan brutal terhadap orang Papua dan masyarakat sipil lainnya.
“Segera bebaskan kawan kami yang masih ditangkap. Dukung untuk diadakannya dialog yang demokratia tanpa pendekatan kemanan militer tapi harus menggunakan pendekatam humanisme untuk menjembatani persoalan ini,” pungkas Mutiara.
Acara pernyataan sikap masyarakat sipil diikuti oleh beberapa LSM, yaitu Papua Itu Kita, Kontras, Front Perjuangan Rakyat, Gabungan Serikat Buruh Mandiri dan 20 organisasi lainnya.
Artikel ini ditulis oleh:
