Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan partainya konsisten bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Golkar akan mengikuti proses persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan dengan mengedepankan fakta-fakta.
Idrus menyatakan demikian sebab terkadang di Indonesia ada putusan yang tidak sesuai dengan bukti dan fakta-fakta yang ada. Ia menyoroti Kejaksaan Agung yang tiba-tiba muncul dalam sengkarut Freeport, sebagaimana dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD DPR RI.
“Saya khawatir langkah Kejagung yang kental politisasi akan mendorong KPK kuat diperlukan,” terangnya usai rakor persiapan akhir Pilkada Serentak 2015 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (6/12).
Padahal, lanjut dia, apabila ditelisik kebelakang permasalahan sebenarnya ada pada proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Dimana Sudirman Said sudah memberikan ‘sinyal’ perpanjangan melalui surat kepada Freeport. Akan tetapi, surat Sudirman itu justru tidak ada gregetnya dilingkungan elit politik.
“Saya menghimbau, hentikanlah cara-cara yang tidak bermartabat, jangan kembali ke masa lalu antar elit saling memotong, saling menjatuhkan,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
