Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo harus cepat memgambil sikap dan ‘turun tangan’ atas kegaduhan yang disebabkan rekaman Bos Freeport, sebelum dampaknya semakin memburuk dan berlalur-larut serta mengganggu berbagai aspek stabilitas.
“Sudah waktunya Presiden turun tangan dan berkoordinasi dengan menteri-menterinya, membuat kondisi menjadi kondusif ditengah kesusahan masyarakat menghadapi ekonomi yang lemah” kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/12).
Hendri mengamati, sejauh ini ada beberapa Menteri yang kerap saling serang dan membuat gaduhan.
Pentingnya Presiden segera turun tangan karena menurut Hendri, kasus pencatutan nama yang sejatinya mengecewakan publik, telah dimanfaatkan beberapa menteri dan pimpinan lembaga untuk keuntungan politik pribadi.
Misalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berulang kali meminta dipanggil MKD.
Selain itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ngotot memproses penyelidikan kasus tersebut.
Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang menilai sidang MKD seperti sinetron dan ada kelompok yang berebut “kue” dari lahan Freeport.
Maka dari itu Hendri memgatakan kasus pencatutan nama, dijadikan momentum untuk unjuk gigi oleh para menteri dan pimpinan lembaga negara.
“Motivasi mereka untuk unjuk gigi agar terkesan mempunyai kesuksesan dalam kinerja sehingga banyak manuver yang dimainkan,” kata Hendri.
Maka dari itu Hendri meminta Presiden Jokowi turun tangan, fokus kepada pembangunan dan melakukan reshuffle terhadap menteri yang gaduh demi tercipta iklim yang kondusif.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Nebby
