Jakarta, Aktual.com — Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Rahdi mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah berani tidak memperpanjang Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI).
“Akan lebih baik lagi kalau Jokowi sekarang memutuskan tidak memperpanjang KK Freeport,” kata Fahmy kepada Aktual di Jakarta, Senin (7/12).
Fahmy berharap, siapapun yang menjadi Presiden pada 2021 harus bisa menyerahkan pengelolaan sumber daya Freeport kepada BUMN, yang 100% sahamnya dikuasai negara.
Lebih lanjut, untuk memastikan keputusan tersebut, Fahmy mendesak Jokowi untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang berisikan penegasan tidak memperpanjang KK Freeport.
“Untuk memastikan harus ada Kepresnya,” tegas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
