Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Hendrik Sirait, menilai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam beberapa pekan terakhir menyuguhkan tontotan yang sangat tidak mendidik rakyat Indonesia. MKD DPR RI menyajikan opera sabun.
“Publik geram menyaksikan keberlangsungan drama MKD. Tak hanya itu, Presiden Jokowi pun merasakan hal yang sama,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/12).
MKD DPR RI, alih-alih mengungkap dugaan pelanggaran etik atas pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said, justru menangani hal-hal diluar etik itu sendiri. MKD disebutnya membengkokkan akal sehat rakyat Indonesia.
Menurut Hendrik, respon dan sikap tegas yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi terhadap drama MKD seharusnya dibarengi dengan langkah-langkah hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Dengan begitu dugaan penistaan lembaga kepresidenan itu dapat dituntaskan melalui jalur yang benar.
Pihak Kepolisian dan Kejagung, kata dia, tidak boleh mengulur waktu untuk mengusut dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan dugaan pemufakatan jahat.
Pada konteks yang lain, Almisbat mengingatkan perlunya pemeriksaan mendalam terhadap Sudirman Said yang juga disinyalir melanggar hukum dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
“Almisbat memandang perlu pemeriksaan terhadap Sudirman Said yang juga disinyalir melanggar hukum dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia,” demikian Hendrik.
Artikel ini ditulis oleh:
