Puluhan warga mengais sisa-sisa bongkaran di bantaran Kali Ciliwung, Besi dan seng yang dikumpulkan untuk dijual kembali kepada pengepul barang-barang bekas.

Jakarta, Aktual.com – Kalau mau gusur Bukit Duri, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus datang dulu musyawarah dengan warga.

Syarat itu disampaikan Ketua RT 05/RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan Jasandin saat menanggapi kabar penggusuran Bukit Duri oleh Pemprov DKI terkait normalisasi Sungai Ciliwung. “Gubernur musyawarah dulu sama warga, dengerin maunya warga kaya apa,” ujar dia, kepada Aktual.com, Senin (14/12).

Kata dia, dalam menggusur, Ahok harus tetap memanusiakan warga yang terkena penggusuran berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. Meskipun banyak yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, kata dia, warga Bukit Duri tetap bayar pajak. Karena itu Ahok juga harus menghormati jika mau menggusur. “Intinya musyawarah dulu. Ini tanah rakyat, kita warga semuanya bayar pajak, jangan nggak ngehormatin hak warga,” kata dia.

Jika musyawarah untuk mendengar suara warga tidak dilakukan, kata dia, Ahok akan berhadapan dengan warga yang jadi korban gusuran.

Diingatkannya, Ahok jangan sedikit-dikit bilang Bukit Duri adalah tanah Negara. “Kapan rakyat bisa nikmatin. Kayaknya masyarakat nih dianggap bodoh gitu. Pokoknya, kalau gubernur gak mau musyawarah bakal berhadapan dengan banyak warga, kan sebelum Indonesia merdeka juga ini tanah rakyat kan?” kata dia.

Sementara itu, seorang warga lainnya, Herlani mengatakan seingat dia sampai saat ini upaya sosialisasi Pemprov DKI atas rencana terkait penggusuran Bukit Duri baru sekali saja digelar. “Hampir setahun yang lalu seingat saya. Sampai sekarang belum ada lagi sosialisasi,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh: