Jakarta, Aktual.com — Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf mengungkapkan bahwa pihaknya masih mengkaji beberapa laporan penggunaan dana terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.
“Belum bisa diekpos karena masih menunggu matang dulu. Jangan sampai kami menghakimi orang karena datanya masih premature,” kata M Yusuf usai Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015, di Istana Negara Jakarta, Selasa (15/12).
M Yusuf mengakui bahwa ada laporan terkait kepala daerah, namun pihaknya masih mengkaji apakah laporan tersebut terkait pelaksanaan Pilkada.
“Menyangkut kepala daerah yang kami laporkan ada, namun konteks apakah masalah mengarah ke pilkada, kami masih kaji,” kata M Yusuf
Ketua PPATK ini juga mengungkapkan, bahwa saat ini pihaknya sedang konsen terhadap penerimaan pajak negara agar lebih besar lagi.
“Kami membantu negara agar income (pendapatan) pajak besar dan telah ditemukan beberapa data signifikan, jumlahnya triliunan rupiah,” ungkap M Yusuf.
Menurut dia, PPATK menemukan ada kesengajaan beberapa pihak tidak melaporkan pendapatan yang harusnya dikenakan pajak.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dirjen Pajak untuk dieksekusi,” tegas ketua PPTAK ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
