Jakarta, Aktual.com — Dirut Pelindo II RJ Lino tidak dilibatkan oleh Presiden Jokowi dalam penyambutan kedatangan kapal ternak buatan dalam negeri di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa hari lalu. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini dinilai sebagai sinyal kuat bagi Menteri BUMN Rini Soemarno untuk segera memecat RJ Lino.
“Kalau faktanya RJ Lino tidak dilibatkan atau dimarjinalkan dalam acara ini, itu sudah merupakan peringatan keras bagi Menteri BUMN untuk segera memberhentikannya,” kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, di Jakarta, Selasa (15/12).
Menurutnya, Presiden Jokowi bukanlah tipe pemimpin yang mudah meremehkan orang lain. Apalagi terhadap anak buahnya setingkat Dirut Pelindo II yang notabene sebagai tuan rumah dalam penyambutan kedatangan kapal KM Camara Nusantara 1.
Ia meyakini ketidakhadiran Lino juga bukan kecelakaan protokoler kepresidenan. Bagaimanapun, dalam persiapan kunjungan presiden, bagian protokoler akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk siapa saja yang diundang.
“Ketidakberadaan RJ Lino dalam acara ini sudah merupakan bagian dari acara kepresidenan. Sebagai orang yang pernah berada di ring satu presiden, saya paham betul soal signal ini,” jelas Adhie.
Di sisi lain, Pansus Pelindo II DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan telah menemukan pelanggaran aturan oleh RJ Lino. Temuan ini seperti pernah disampaikan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bahwa sistem di Tanjung Priok tidak masuk akal dan konyol.
“Jadi Mohon maaf Pelindo mengaku pencetak laba yang paling besar, itu sama sekali enggak betul. Pelindo enggak masuk 20 paling tinggi di BUMN, kalah Rp 590 miliar dengan KAI, dengan Pegadaian 1,8 triliun. Kok bisa sesumbar yang paling besar di Indonesia, ini penipuan paling besar,” kata Rizal.
Artikel ini ditulis oleh:
