Moskow, Aktual.com – Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi Rusia, memutuskan akan melaksanakan atau tidak keputusan mahkamah hak asasi manusia internasional.
Undang-undang tersebut, yang disiarkan di laman resmi pemerintah pada Selasa (15/12), memungkinkan pengadilan Rusia menggugurkan keputusan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (EHCR), yang bermarkas di Strasbourg, jika dinilai melanggar undang-undang dasar Rusia.
Human Rights Watch mengatakan undang-undang tersebut dirancang untuk menghalangi korban pelanggaran hak asasi di Rusia mendapatkan keadilan melalui badan internasional.
Undang-undang itu muncul setelah EHCR pada 2014 memutuskan Rusia harus membayar 1,9 miliar euro kepada pemegang saham perusahaan minyak Yukos, yang sudah tutup. Keputusan tersebut menambah tekanan keuangan bagi Moskow, yang berjuang menghadapi penurunan pemasukan akibat harga minyak anjlok serta hukuman Barat.
EHCR mengatakan menerima 218 aduan mengenai Rusia pada 2014 dan menemukan 122 kasus dimana Moskow telah melanggar Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia, termasuk deportasi warga Georgia pada 2006 serta tindakan mengurung terdakwa dalam kurungan besi selama sidang di Rusia.
Parlemen Rusia menyetujui UU baru itu pekan lalu dan Putin menandatanganinya pada Senin (14/12).
Valery Zorkin, ketua Mahkamah Konstitusi Rusia mengatakan kepada Putin, Senin, bahwa Rusia memilih dialog jika muncul masalah.
“Saya tidak melihat masalah di sana, Saya rasa orang-orang merisaukan sesuatu yang tidak ada,” kata Zorkin, seperti dikutip Reuters.
Artikel ini ditulis oleh:
