Jakarta, Aktual.com – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menilai tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai DKI jangan dulu naik.
Sebab kinerja pegawai Pemprov DKI masih melempem. Terbukti dari hasil penilaian akuntabilitas kinerja pemprov seluruh Indonesia, tahun ini kinerja DKI justru melorot dibanding tahun sebelumnya. Pemprov DKI hanya mendapat 58,57 poin dan masuk kategori cukup. Sama dengan Pemprov Papua Barat.
“Tunjangan kinerjanya belum perlu dinaikkan. Hasil kerja birokrasi (DKI) belum memuaskan,” kata Yuddy, di Jakarta, Selasa (15/12).
Padahal, ujar dia, saat ini TKD pegawai Pemprov DKI merupakan yang terbesar dibanding daerah lain. Tapi hal itu ternyata tidak diimbangi dengan kinerja yang lebih baik.
Yuddy juga ikut mengomentari soal sikap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ‘doyan’ marah-marah. Menurut dia, bisa jadi itu bentuk ketidakpuasan Ahok dengan kinerja anak buahnya. “DKI harusnya kinerjanya maksimum, pelayanan lebih baik,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemprov Tahun 2015 digelar di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (15/12) tadi.
Untuk tahun ini, Pemprov DI Yogyakarta menjadi daerah dengan predikat terbaik hasil evaluasi kinerja pemerintahannya. Begitu juga dengan Pemprov Jawa Timur. Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Jatim Soekarwo sumringah menerima penghargaan yang diberikan langsung oleh Wapres JK.
Nilai kinerja Pemprov DI Yogyakarta tahun ini tercatat 80,68 poin. Naik dari tahun lalu di 76,36 (naik 4,32 poin). Sedangkan Pemprov Jatim memperoleh nilai 80,04 dengan predikat A. Adapun posisi paling bontot ditempati Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai 25,34 poin atau predikat D.
Sedangkan Pemprov DKI, tahun ini meraih 58,57 poin, melorot 1,16 poin dari tahun lalu. Masuk kategori CC atau cukup. Evaluasi ini dinilai dengan melihat sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil program kerja. Penekanan tahun ini dititikberatkan pada hasil dari sejumlah program atau kebijakan yang dicanangkan.
Artikel ini ditulis oleh:
