Jakarta, Aktual.co — Ketua Satuan Tugas TKI Kadin Indonesia, Nofel Saleh Hilabi mengemukakan, enerapan kebijakan moratorium oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah akan berdampak buruk pada devisa negara, pun perusahaan penyalur tenaga kerja.
Pasalnya, jelas dia, transaksi devisa yang dilakukan oleh para TKI dalam tiap tahunnya mencapai US$ 7,7 miliar atau berkisar US$ 700 juta per bulan.
“Ini bukan hanya merugikan hanya perusahaan penyalur, tapi juga merugikan negara. Devisa negara sendiri akan berkurang. Karena kita tahu bahwa devisa kita terbesar nomor dua berasal dari pada tenaga kerja ini. Begitu tenaga kerja tidak dikirim, tidak ada devisa yang masuk ke Indonesia,” tuturnya di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/6).
Sebelum adanya moratorium, lanjut dia, ada sekitar 40 ribu tenaga kerja asal Indonesia yang dikirim ke wilayah Timur Tengah dalam satu bulan, dan mayoritas bekerja di Arab Saudi.
“Itu jumlah dari seluruh perusahaan penyalur tenaga kerja. Jumlah ini besar, karena tiap perusahaan saja bisa mengirim antara 800 hingga 1.000 tenaga keja,” paparnya.
Lebih jauh dikatakan dia, Moratorium tersebut juga akan memicu pertumbuhan oknum mafia sebagai penyalur tenaga kerja ilegal. “Ini juga jadi lahan mafia. Karena di Indonesia, kalau suatu yang dipersulit maka akan jadi lahan bagi mafia. Di sini tingkat pengangguran tinggi, kebutuhan tenaga kerja di luar negeri banyak, maka mereka akan pakai jalur ilegal,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya berharap pencabutan moratorium tersebut. Dalam hal ini, para pengusaha juga bersedia membantu pemerintah untuk memperbaiki sektor TKI yang bekerja di laur negeri.
“Harapanya, kita ingin ajak pemerintah selesaikan masalah TKI ini satu demi satu. Moratorium ini harus dicabut karena ini hanya akan menambah masalah,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
