Jakarta, Aktual.com — Jelang tutup tahun, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memberikan evaluasi terhadap kinerja pemeritahan Jokowi-JK sepanjang tahun 2015.
“Berdasarkan hasil kajian kami, memang banyak hal yang menjadi evaluasi dalam kebijakan dan kinerja pemerintah tahun ini,” kata Manajer Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi di Jakarta, Rabu (16/12).
Apung mengemukakan politik anggaran pada APBN-P 2015 tidak didasarkan kepada kebutuhan rakyat, hal ini lantaran pemanfaatan subsidi dialihkan untuk penjaminan utang pembangunan infrastruktur.
APBN-P pada awal tahun menjadi sumber permasalahan karena disusun dengan cara yang tidak realistis, belum lagi pengelolaannya yang tidak efisien sehingga terjadi defisit dan membengkaknya utang luar negeri.
Tidak lupa Apung juga menyoroti rendahnya kinerja kementerian, dirinya juga merasa heran dalam pengelolaan BUMN yang tidak memperkuat ekonomi nasional, bahkan yang terjadi sebaliknya menyedot uang negara.
Selain itu ia menyebut pengelolaan Program Dana Desa masih semerawut. Buruknya tata kelola dan koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta regulasi yang belum siap sehingga memperbesar potensi korup.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
