Menteri ESDM Sudirman Said berjalan melewati pintu pemeriksaan keamanan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/11). Sudirman Said mendatangi Istana Kepresidenan untuk melaporkan soal hasil pertemuan menteri-menteri energi di Paris, Perancis dan telah dikukuhkannya Indonesia menjadi anggota International Energy Agency kepada Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/15.

Jakarta, Aktual.com — Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengimbau semua pihak tak bergeser memandang masalah Freeport, usai sidang pelanggaran etik dan mundurnya Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR.

“Politik divide et impera ala Freeport sudah berhasil mempertontonkan drama politik. Saya kira Freeport senang dan bertepuk tangan dengan permainan politik AS. Kita elite pribumi harus bersatu melawan dominasi freeport yang jelas-jelas tidak menguntungkan Indonesia,” ujar Pangi di Jakarta, Kamis (17/12)

Menurutnya, jangan sampai pemerintah secara halus memuluskan perpanjangan kontrak Freeport ditengah situasi DPR yang tengah gaduh.

“Ribut drama etika sementara pemerintah melalui menteri ESDM secara diam-diam memberikan sinyal menjamin perpanjangan kontrak Freeport sesuai arahan presiden,”

“Bagian ini titik sentral sangat penting juga dibuka ke publik dan butuh dukungan masyarakat. Bagaimana kemudian kita ribut etika namun perpanjangan Freeport lanjut terus. Ini jelas logika politik terbalik dan sengaja setting cara berfikir logika terbalik,” kata dia.

Pangi menilai pembentukan Pansus Freeport diperlukan untuk membongkar skandal perusahaan tambang milik AS itu.

Terlebih, Menteri ESDM Sudirman Said diduga telah melanggar Undang-undang dengan memberi izin mengekspor konsentrat dan bisa dipidanakan.

“Kalau Sudirman Said mengizinkan bahan mentah tambang diizinkan ekspor dan itu jelas melanggar UU dan kontitusi kita. Ditambah ada data otentiknya, maka Sudirman Said diduga melanggar dan bisa sanksi pidana. Biarkan dan kita percayakan ke pansus Freeport,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh: