Jakarta, Aktual.com — Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mendesak agar DPR segera membentuk panitia khusus (Pansus) Freeport untuk membongkar pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
Menurut Pangi, selama beberapa minggu terakhir DPR disibukkan dengan perkara Ketua DPR yang dituding melanggar etika, terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD.
Sementara itu, parlemen lupa dengan penyimpangan dan pelanggaran konstitusi oleh eksekutif yang secara diam-diam memberikan sinyal perpanjangan kontrak Freeport.
Lebih mengherankan, kata Pangi, pelapor yang menuding Ketua DPR melanggar etik malah juga melanggar undang-undang dengan bukti surat tertanggal 7 Oktober.
“Saya kira Pansus Freeport perlu dibentuk sebagai proses tekanan politik dan dilanjutkan pada proses hukum untuk penyelidikan dugaan perselingkuhan eksekutif dengan Freeport,” ujar Pangi di Jakarta, Jumat (18/12).
Lebih lanjut, Pangi mengungkapkan adanya skenario dan permainan politik agar DPR sibuk mengurus moralnya sehingga rabun mengawasi pemerintah.
Padahal, banyak kinerja dan kebijakan pemerintah yang harus dikritisi. Seperti, serapan anggaran dan program yang tidak tepat sasaran, namun tidak mendapat pengawalan dan tekanan publik.
“Sekarang siapa yang bisa kita harapkan mengawasi eksekutif bekerja ketika DPR sudah distrust publik,” ketusnya.
Artikel ini ditulis oleh:
