?????????????????????????????????????????????????????????

Jakarta, Aktual.com — Publik pelan-pelan mulai mengetahui adanya tarik-menarik kepentingan di Istana Negara. Meski bagi sebagian publik, tarik-menarik kepentingan ini sudah kelihatan sejak awal pembentukan Tim Transisi yang saat itu dipimpin Rini Soemarno. Orang yang kemudian dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Awalnya kan dari Tim Transisi, saat itu publik sudah mengingatkan Rini jangan masuk (Kabinet), tapi tetap saja dilantik,” tegas relawan Jokowi pada Pilpres 2014, Tom Pasaribu, saat dihubungi, Jumat (18/12).

Rekomendasi Pansus Angket Pelindo II, yang hasilnya meminta Presiden Jokowi menggunakan hak prerogratifnya mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino, menurutnya harus dilaksanakan Presiden. Rakyat sudah jengah dengan kebijakan demi kebijakan yang dilakukan Rini Soemarno.

Disinggung bagaimana upaya Rini membela Lino dalam kasus Pelindo yang saat itu hendak diboongkar Kabareskrim Budi Waseso. Akan tetapi, karena kuatnya orang-orang dibelakang Lino, justru Budi Waseso yang tersingkir.

“Kasus Pelindo II ini sangat membahayakan negara, ini sebenarnya salah satu pangkal masalah kegaduhan demi kegaduhan belakangan. Bagaimana ada penjualan aset dan kebohongan demi kebohongan disitu,” tegas Tom.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) itu menambahkan, apa yang dilakukan Pansus Pelindo II sudah sangat tepat. Jangan lagi muncul kesan DPR, khususnya PDI Perjuangan yang menjadi motor penggerak Pansus dijadikan kambing hitam.

Presiden Jokowi justru seharusnya berterimakasih kepada DPR dan khususnya Fraksi PDI Perjuangan yang memberikan masukan kritis terhadap jalannya pemerintahan ke depan.

“Jangan dibilang seolah-olah tidak mendukung pemerintahan Jokowi. Apa Presiden harus menunggu Rini tersandung dulu seperti ini (Pansus Pelindo) baru mengambil tindakan? Tidak begitu, sejak awal seharusnya ini orang ga masuk,” ucap Tom.

“Apa yang dilakukan Pansus yang dimotori PDIP itu peringatan keras, peringatan agar ke depan pemerintah tidak jauh melenceng,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh: