Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertemu dengan pimpinan KPK membahas draft RUU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Jakarta, Senin (12/10/2015). Fadli Zon yang juga President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) juga menyerahkan kepada KPK hasil Konferensi ke-6 GOPAC di Yogyakarta, 6-8 Oktober 2015, terkait pemberantasan korupsi.

Jakarta, Aktual.com — Sejumlah tokoh masyarakat mendatangi DPR untuk mengajukan petisi agar DPR membentuk Pansus Freeport demi mengusut polemik PT Freeport Indonesia.

Ketua DPR RI Fadli Zon berharap agar Pansus Freeport bisa dibentuk pada masa sidang berikutnya usai masa reses DPR.

“Mudah-mudahan sidang yang akan datang (11 Januari 2016) dibentuk Pansus. Kita harapkan kekayaan alam kita memang kembali ke tangan kita sendiri,” ujar Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12)

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, semestinya sesuai Undang-undang, tanah, air dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, sudah saatnya Freeport dikelola bangsa sendiri.

“Kita kembalikan kedaulatan kita. Tambang harus dikelola oleh rakyat sendiri, jangan lagi kita dikuasai asing,” cetusnya.

Plt Ketua DPR ini menambahkan, nasionalisasi Freeport pada dasarnya bukan anti investasi asing, tapi tentunya harus ada keadilan dan kemakmuran rakyat.

“Sebenarnya apa yang sudah diberikan Freeport? Kalau seperti sekarang ini tidak fair. Masak rakyat kita sengsara,” tandas Fadli.

Artikel ini ditulis oleh: