Jakarta, Aktual.co — Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyatakan bahwa beras cadangan pemerintah dalam kondisi kritis. Sebab, dari target yang ditentukan saat ini tercatat kurang dari 35 ribu ton.
Demikian diungkapkan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (10/6).
Ia mengatakan, hal ini lantaran sejak tahun 2013 tidak ada penambahan beras baru yang dialokasikan untuk cadangan beras pemerintah.
“Cadangan beras pemerintah dari tahun ke tahun terus menurun karena sejak 2013 tidak pernah ditambah atau pemanfaatan dari cadangan yang ada,” kata Djarot.
Lebih lanjut, Djarot menjelaskan, pada 2013 beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog sebesar 369 ribu ton dan di akhir 2013 terpakai 196 ton. Dengan demikian posisi beras cadangan pemerintah pada 2014 hanya sebesar 173 ribu ton.
“Pada tahun itu (2014) tidak ada penambahan oleh pemerintah. Dengan 173 ribu ton, pada 2015 pemerintah siapkan untuk tanggap darurat bencana dan operasi pasar, sebanyak 208 ribu ton. Jadi -35 ribu ton,” paparnya.
Masih kata dia, untuk menutupi kekurangan pada saat alokasi darurat bencana dan operasi pasar, Bulog terpaksa menggunakan beras raskin.
Sebagai Dirut baru, pihaknya menargetkan ada peningkatan alokasi beras cadangan pemerintah pada tahun ini.
“Cadangan beras pemerintah sebuah cadangan yang strategis untuk menanggulangi tanggap darurat juga menjembatani pasca bencana,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
