Jakarta, Aktual.com — Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) mendukung penuh sekaligus mengapresiasi kerja Panitia Khusus Pelindo II. Khususnya pada poin rekomendasi agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.
SP JICT tidak ambil pusing dengan kemungkinan adanya tarik-menarik kepentingan di Istana. Hal itu ditegaskan Nova Hakim selaku Ketua SP JICT saat disinggung pernyatan demi pernyataan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dari permintaan agar Bareskrim tidak menangani Pelindo II yang berujung pada tersingkirnya Komjen Budi Waseso dari Kabareskrim, hingga pernyataan rekomendasi Pansus Pelindo II disebut JK ‘hanya’ sebagai saran politik. Padahal ditegaskan Pansus, rekomendasi itu wajib dilaksanakan Presiden Jokowi.
“Terkait apakah Pak JK melakukan intervensi, kan Pak JK akui sudah melakukan telepon ke Kabareskrim (Red-Budi Waseso), lalu beredar transkrip Pak Sofyan dan Lino. Kami Tekankan, penegakan hukum harus tetap berjalan. Hukum tidak kenal siapapun,” tegas Nova di Jakarta, Senin (21/12).
Penetapan tersangka terhadap RJ Lino oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diharapkan SP JICT nantinya dapat membongkar ketidakberesan di Pelindo II. KPK diminta tidak lagi terseret dalam pusaran tarik-menarik kepentingan di Istana. Meski di sisi lain, SP JICT tetap mendesak Presiden mengambil tindakan tegas.
“Kami mendesak penegak hukum mengungkap kasus Pelindo II lainnya yang terindikasi merugikan negara puluhan triliun, yaitu perpanjangan kontrak JICT dan proyek Kalibaru yang didanai dari global bond,” demikian Nova.
Artikel ini ditulis oleh:
