Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum memasuki Gedung Bundar di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (8/12). Sudirman Said kembali memenuhi undangan penyidik Jampidsus untuk memberikan keterangan lanjutan bagi penyelidikan kasus dugaan permufakatan jahat terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/foc/15.

Jakarta, Aktual.com — Indonesia akan menjadi tuan rumah Bali Energy Clean Forum 2016 dengan mengundang 750 leaders dari berbagai negara termasuk anggota OPEC. Ajang tersebut akan berlangsung pada 11 hingga 12 Februari mendatang.

“Kita undang leaders dari seluruh dunia untuk bicara soal kolaborasi membangun energi bersih. ada 750 leaders akan hadir, baik dari negara anggota OPEC maupun lainnya,” ujar Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sudirman Said  dalam konferensi pers di Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta, Selasa (22/12).

Menurutnya, secara institusi Indonesia adalah anggota OPEC dan IEA, posisi ini menurutnya sangat unik, dimana IEA biasanya gabungan negara maju sedangkan OPEC gabungan dari negara berkembang, sehingga Indonesia bisa menjadi kolaborasi global. Dirinya menilai penting bagi Indonesia untuk membangun kerjasama global dalam memenuhi kebutuhan energinya.

“Satu negara tidak bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri, baik dari sisi financial maupun sumber daya. Lebih baik kita bekerjasama dengan berbagai negara. Di bulan Februari nanti, kita ingin membuka dialog yang mendorong adanya reform,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Menteri Sudirman mengakui mestinya setiap kebijakan energi Indonesia harus mengacu pada perundang undangan energi, kuhususnya Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), namun selama ini acuan tersebut ditinggalkan dan tidak menjadi referensi.

Sebaliknya ia juga menginginkan adanya reformasi regulasi agar menyelaraskan denga permainan global

“Kita juga harus bekerja keras reformasi aturan soal tarif, perizinan, termasuk memaksa energy mix. Tidak bisa lagi BUMN atau swasta bangun hanya sesuai dengan agendanya saja,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka