Semarang, Aktual.com — Anggota Komisi III DPR RI, Tjatur Sapta Edy mengusulkan Kemenkumham supaya membenahi fasilitas sarana dan prasara yang sudah over kapasitas di Lapas. Pasalnya, hampir sepertiga penghuni tahanan yang terjerat pidana narkoba.
Usulan itu diungkapkan saat kunjungan kerja Komisi III DPR RI masa reses persidangan II tahun sidang 2015-2016 saat menyambangi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dan DIY di Jalan Dr Cipto Semarang, Selasa (22/12).
“Karena banyak peredaran narkoba, maka kami mengusulkan agar lapas yang besar dilengkapi alat X-ray, CCTV dan Jammer. Jammer ini berfungsi untuk mengendalikan komunikasi telepon di dalam penjara agar tidak bisa berhubungan keluar,” ujar Tjapto.
Ia mengusulkan pembenahan Lapas besar di Solo dan Pulau Nusakambangan Cilacap. Pembenahan lain itu dalam rangka mengurangi over kapasitas tahanan narkoba, seperti di Lapas negara maju.
Dengan penyediaan peralatan canggih tersebut, dia pun meminta Kemenkumham supaya meningkatkan kualitas pegawai di Lapas.
“Ini penting karena tahun depan kita memasuki Masyarakat Ekonomi Asean yang memberlakukan aturan bebas visa dan pastinya akan ada banyak menerima kunjungan warga asing,” jelasnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, Bambang Sumardiono menyebutkan bila pembenahan di lapas memang harus segera dikerjakan karena saat ini jumlah narapidana di wilayahnya sudah overload. Perbandingan penghuninya sudah 1:7. Padahal rasio idealnya hanya 1:5.
Dari data yang dihimpun Kanwil Kemenkumham, saat ini jumlah warga binaan yang ada di seluruh Jawa Tengah terdapat sebanyak 9.554 orang. Dari jumlah itu, ada sebanyak 6.795 orang dan 2.759 tahanan. Sedangkan, jumlah petugas lapas dan rutan berbagai jenis ada 2.658 orang, yang terdiri dari 1.458 tamping dan 1.200 tenaga administrasi.
“Untuk mengantisipasinya, tahun ini sudah mengoperasikan delapan Unit Pelaksana Teknis di Jawa Tengah, dan harapannya nanti mampu menambah kapasitas ruang tahanan yang ada di Nusakambangan dan Purwokerto. Di tahun depan jumlahnya akan diperbanyak” bebernya.
Hal senada dikatakan, anggota Komisi III DPR RI Asrus Sani, bahwa lapas yang banyak masalah karena over kapasitas. Maka, akan dibicangkan kepada Kemenkumham.
“Fasilitas minim, karena over kapasitas sangat minim. Anggaran Lapas yang minim akan dibahas pada RAPBN pada Februari 2016,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
