Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengingatkan agar Presiden Joko Widodo serius menanggapi insiden masuknya Israel dalam 95 negara yang dapat bebas visa kunjungan (BVK) dari Indonesia.
Meskipun, insiden itu sudah diklarifikasi oleh Menteri Kordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan mencoret Israel dari daftar tersebut.
“Presiden jangan anggap remeh dengan masuknya Israel dalam daftar visa bebas kunjungan, karena kasus ini langsung bersentuhan dengan problem konstitusi kita yang amat emosionil dengan praktek penjajahan (seperti yang dilakukan Israel),” ujar Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (23/12).
Menurut dia, presiden tidak boleh memandang insiden tersebut menjadi sebuah hal yang remeh temeh saja. Sebab, bila dibiarkan efek yang akan ditumbulkan sangat besar.
“Efek ini sangat besar, maka jangan ada pengabaian terhadap kasus ini bisa menjadi tuduhan pengkhiatan terhadap konstitusi,” tegas politikus PKS itu.
Oleh karena itu, Fahri menyarankan agar Presiden Jokowi untuk melakukan investigasi secara serius terhadap insiden tersebut.
“Karena ini ada upaya penyeratan bangsa kita untuk mengakui negara penjajah, jangan kemudian pak Jokowi sebagai pemangku kekuasaan menjadi lemah ketika menghadapi hal-hal seperti ini. Karena tradisi kita adalah menentang semua bentuk apa pun penjajahan yang ada. Bukan atas alasan salah ketik semata,” tandasnya.
Seperti diketahui, Menko Maritim dan sumber Daya Rizal Ramli menyebut 84 negara tambahan bebas visa diantaranya Australia, Brasil, Ukraina, Kenya, Uzbekistan, Bangladesh, Kamerun, Palestina, Honduras, Pakistan, dan Mongolia. Kemudian, Sierra Leone, Uruguay, Bosnia Herzegovina, Kosta Rika, Albania, Mozambik, Macedonia, El Salvador, Zambia, Moldova, Madagaskar, Goergia, Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Guatemala, Mauritania, Paraguay, Israel.
Namun kemudian Rizal Ramli membatalkan pemberian bebas visa kepaa Israel setelah Kementerian Luar Negeri memberikan catatan.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
