Jakarta, Aktual.com — Teguran Presiden Jokowi terhadap kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, mendapat apresiasi dari Himpunan Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang (Himad Purelang).
Langkah Jokowi yang dapat menilai sisi negatif dari kinerja menteri Ferry, dinilai sudah tepat.
“Itu pengakuan Presiden Jokowi dalam acara silaturahmi dengan ratusan kepala Desa dan perangkat Desa di asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, kemarin,” kata Ketua Umum Himad Purelang Blasius Joseph kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/12).
Menurut dia, teguran presiden kepada menterinya merupakan hal wajar, karena pihaknya juga merasakan hal yang sama dan mengalami kerugian secara fisik dan psikis.
Dijelaskan, sejak awal Ferry menjadi Kepala BPN RI, Himad Purelang sudah berulang kali menyampaikan bahwa ada hal yang salah ketika Kementerian ATR/BPN belum mau menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan BPN, yang membentuk Panitia Kerja Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria dan Tim Pengawas DPR RI Terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraris tahun 2013.
Salah satu hasil RDP itu mendesak BPN RI menyelesaikan kasus konflik pertanahan antara Himad Purelang dengan Otorita Batam (sekarang Badan Pengusahaan Batam/BP Batam) diseluruh rangkaian pulau-pulau Rempang Galang, Batam, Kepulauan Riau.
“Padahal langkah pertama BPN RI saat dipimpin Hendarman Supandji sudah sangat baik dengan dilahirkan SK Kepala BPN RI nomor 227/KEP-25.2/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Yang Berpotensi Konflik Strategis,” ucap dia.
Dalam proses, Tim menemukan persoalan konflik antara masyarakat melalui Himad Purelang yang sejak tahun 2008 mendaftarkan 450-an pendaftaran pensertifikatan tanah garapannya yang berasal dari eks tanah hak pengelolaan lahan (HPL) Otorita Batam dengan BP Batam sekarang. Itu yang diperintahkan DPR RI untuk dituntaskan.
Sebelumnya, Jokowi menyentil Menteri ferry karena masih adanya kendala dalam pembangunan jalan yang menghubungkan Wamena-Merauke.
“Jika saya monitor penggarapan jalan terasa lambat, saya langsung tanya mengapa lambat. Dijawab ada masalah pembebasan tanah, saya langsung telepon Menteri Agraria agar segera menyelesaikan persoalan itu. Saya beri waktu 1,5 bulan, kalau belum juga dikerjakan maka saya beri rapor merah. Itu yang nanti kena reshuffle. Begitu cara saya bekerja,” ujar Jokowi, Sabtu (26/12).
Artikel ini ditulis oleh:
