Jakarta, Aktual.com — Manajemen Perum Bulog mengakui bahwa saat ini Indonesia masih jauh dari cita-cita negara berdaulat dalam bidang pangan lantaran masyarakat di Tanah Air kerap salah paham dengan istilah kedaulatan pangan yang berarti tidak impor. Padahal, bebas dari impor hanya salah satu dari aspek kedaulatan pangan.
“Kedaulatan itu bagaimana pemerintah, negara, dan rakyat bisa mengatur pola konsumsi, distribusi dan produksinya. Itu yang harus diluruskan, karena sering dikatakan kalau kita tidak impor berarti kita sudah berdaulat. Itu kata siapa?. Sampai saat ini kita masih jauh dari kata kedaulatan pangan,” kata Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu di Jakarta, Senin (28/12).
Menurutnya, hingga saat ini petani belum memiliki kebebasan untuk memilih sarana produksi serta komoditas pangan mana yang akan diproduksi.
“Masih sangat ditentukan oleh komoditi apa yang disubsidi pemerintah. Misalnya, pupuk. Pupuk B disubsidi pemerintah. Kalau petani enggak produksi pupuk B, maka produksinya enggak akan maksimal. Jadi petani dalam kondisi terpaksa menanam padi saja, kedelai saja,” ujar dia.
Wahyu menambahkan, di sisi lain pemerintah pun belum memiliki kekuatan, lembaga dan regulasi pangan yang baik. Padahal, hal tersebut menjadi aspek terpenting untuk mencapai kedaulatan pangan.
“Aspek terpenting itu pemerintah harus mengatur bagaimana pola pengelolaan pangan. Kalau sekarang semua diserahkan ke swasta,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
