Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional ( PAN) Bara Hasibuan mengaku pihaknya tak memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo perihal dua jatah kursi menteri yakni Menteri Perhubungan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Menurutnya, perbaikan dengan merombak kabinet merupakan sepenuhnya hak prerogatif presiden.
“Itu prerogatif presiden yang punya wewenang kalau dirasa ada perbaikan kabinet, kalau mau perbaikan itu adalah reshuffle. Itu hak prerogatif presiden sebagai pimpinan dari pemerintahan, kami tak akan beri usulan dan campuri presiden, itu otoritas. Kita hormati dan tidak lakukan intervensi,” ujar Bara di Kantor PAN, Jakarta, Selasa (29/12).
Bara menyatakan pihaknya tidak pernah mendorong ataupun memaksa presiden untuk melakukan reshuffle dan memberikan jatah menteri. PAN bahkan mendukung pemerintah tanpa pamrih (Baca: PDIP Heran PAN Incar Pos Kemenhut dan Kemenhub).
Meski demikian, pihaknya tak menolak jika presiden menawarkan kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
“Kami tak dorong atau maksa, kami sudah nyatakan dukungan kepada pemerintah, kalau diajak kami akan terima tapi tentu saja siapa yang akan dipilih kami serahkan pada presiden,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
