Jakarta, Aktual.com — Pacsa terpilih, lima pimpinan KPK jilid IV mulai tancap gas. Salah satu fokus di 2016 nanti, lembaga antirasuah akan menelusuri kecurangan pelepasan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memaparkan salah satu pelepasan aset yang akan ditelisik adalah tanah. Agus Rahardjo Cs menduga ada kecurangan dalam proses pelepasan aset tersebut.
“Di Jakarta yang kita mau itu pelepasan aset Pemda. Banyak, pokoknya sama Pemda lah kita mau kerjasama. Asetnya kan besar, kita mau lihat aset apa saja yang lepas, berapa asetnya. Aset-aset tanah yang sengketa itu banyak yang dilepas,” ujar Pahala di gedung KPK, Rabu (30/12).
Pahala mencontohkan bagaimana manipulasinya. Misalnya pelepasan aset berupa rumah dinas. Ada pola dimana pejabat daerah merubah status rumah dinas tersebut sehingga dapat dijual.
“Kita lihat prosesnya. Ada kecenderungan gini, kalau rumah ya, rumah dinas kelas 1, dibikin SK-nya diturunin jadi kelas 3. Kalau itu klasifikasinya kan boleh dibeli. Dia mau pensiun dibeli. Itu kita koreksi SK-nya,” ujar dia.
Selain itu, KPK juga akan fokus terhadap sengketa-sengketa lahan yang melibatkan Pemprov DKI dengan pihak swasta. Pasalnya, hingga kini pemerintahan ibukota di bawah kepemimpinan Ahok belum bisa menyelesaikan beberapa sengketa lahan semisal taman BMW.
“Atau yang tanah-tanah Pemda. Umumnya, sengketa-sengketa selesai setelah pejabatnya pensiun. Tahunya sertifikatnya atas nama dia,” ujar Pahala.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
