Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi VI DPR RI, Hafizs Tohir menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK melalui Menteri ESDM Sudirman Said untuk melakukan pungutan melalui dana ketahanan energi (DKE) kepada konsumen bahan bakar minyak (BBM), merupakan menerapkan logika pedagang.
“Jadi bukan tafsirnya (UU Energi soal DKE) kemudian memungut DKE dari rakyat, itu keliru. Ini logika pedagang namanya,” kata Hafizs dalam keterangan tertulisnya yang diterima aktual.com, di Jakarta, Rabu (30/12).
Ia pun mengatakan, dengan kebijakan yang akan diberlakukan pada 5 Januari 2016 nanti, lebih kapitalis dibandingkan dengan negara-negara yang bermahzhab ekonomi kapitalis-leberalis sekalipun.
“Saat subsidi BBM di cabut ngakunya untuk pembiayaan sektor produktif, nah sekarang kenapa malah rakyat di suruh menanggung DKE. Negara-negara dengan ekonomi kapitalis lberalis saja logikanya tidak seperti pemerintah sekarang ini. Ini sudah kebablasan penafsirannya,” tegas politikus PAN itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
