Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan sejumlah catatan dibeberapa bidang, baik bidang hukum, politik dan keamanan (polhukam) nasional sepanjang di tahun 2015 kemarin.
Selama 2015, sejumlah kegaduhan politik terjadi, sebab dinamika politik memang dipengaruhi berbagai kepentingan baik pribadi, kelompok, partai politik atau koalisi.
“Kita berharap dinamika politik di 2016 lebih stabil, substansial dan untuk kepentingan rakyat,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/1) dini hari.
Sementara itu, pada bidang hukum, masih banyak terlihat adanya campur tangan politik dalam proses hukum. Masih ada proses hukum yang dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Seharusnya, sambung Fadli, tidak ada lagi politisasi kasus hukum.
“Hukum tidak boleh jadi alat politik, apalagi jadi alat kekuasaan. Aparat penegak hukum juga harus semakin profesional,” sebut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
“Sebagai pimpinan DPR RI, saya berharap sinergi antar lembaga pemerintah dapat ditingkatkan di tahun 2016. Koordinasi antara DPR dan pemerintah, harus lebih ditingkatkan, terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi agar target legislasi tercapai,” ujar dia.
Terlebih, kata Fadli, menjelang berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, MEA menjadi peluang sekaligus tantangan. Karena itu konsolidasi antar pemangku kepentingan baik di pemerintahan dan legislatif sebagai sebuah bangsa harus terus ditingkatkan agar MEA dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.
“Semoga di tahun 2016 dapat tercipta pembangunan politik, hukum, dan keamanan yang lebih baik agar mendorong percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Wisnu
