Jakarta, Aktual.com – Dalam Pilkada serentak 2015, setiap calon Kepala Daerah diharuskan melapor jumlah harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak diduga, dari laporan tersebut, lembaga antirasuah itu menemukan calon yang banyak hutang.
Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, dari sebagian calon yang banyak hutang itu, saat Pilkada tidak banyak mendapatkan banyak suara alias kalah.
“Yang pertama kekayaan calon di Pilkada. Jadi, sebagian besar calon ada yang hutang, hartanya minus. Gawat ini,” ungkap Pahala, saat dihubungi, Jumat (1/1).
Temuan itu pun akan ditindaklanjuti oleh KPK mulai 2016. Pahala mengatakan jika pihaknya fokus menelisik alasan calon yang banyak tunggakan itu berani maju di Pilkada.
Analisa awal, Agus Rahardjo Cs menduga ada sponsor yang membiayai para calon tersebut.
“2016, Januari ini Litbank-nya KPK mau survei ke calon yang kalah. Mau kita tanya, ‘kamu harta segini kok berani maju (di Pilkada)’. Sebenarnya siapa sih bandarnya? Kira-kira begitu,” papar dia.
Menurut eks ‎auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), survei tersebut akan bermuara kepada penelusuran, apakah ada komitmen antara sponsor dengan calon Kepala Daerah yang menang.
Artikel ini ditulis oleh:
