Jakarta, Aktual.com — Kinerja menteri kabinet kerja kembali disorot jelang perombakan kabinet kerja. Salah satu yang paling disorot adalah kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno.
Kinerja menteri Rini disorot dalam sejumlah kebijakan. Sebut saja yang terbaru tentang rekomendasi pansus pelindo II yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Rini.
Keputusan yang disahkan dalam sidang paripurna DPR ini hingga kini belum ditanggapi oleh Jokowi. Menujuk pada temuan pansus yang disampaikan oleh Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka, Rini diduga melakukan pelanggaran dalam pengambilan kebijakan pengelolaan Pelindo II.
Bukan hanya perkara Pelindo saja Rini disorot. Pengamat politik UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai kebijakan pengelolaan BUMN ditangan Rini banyak berorientasi pada penambahan hutang negara.
“Menteri Rini gemar berutang. Bagi Rini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kereta api, jalan tol dan tol laut, butuh biaya besar. Logika terbalik membangun negara dan infrastruktur dari hutang,” ujar Pangi di Jakarta, Senin (4/1)
Selain itu, menurut Pangi, Rini Soemarno mengangkat direksi dan komisaris jajaran BUMN dari relawan Jokowi yang tak sesuai dengan prinsip “the righ man in the righ place”. Direktur dan komisaris itu, kata dia, ditempati orang yang tak paham persoalan fundamental di BUMN tersebut.
“BUMN terlihat hanya sebagai sapi perahan parpol. Sebagai seorang Menteri BUMN yang memimpin sederet perusahaan negara terkemuka seperti Pertamina, PLN, Pelindo, Garuda, Angkasa Pura, Pelindo, PT Pos, PT Kereta Api, Pelni dan sejumlah Bank BUMN, Rini mempunyai wewenang untuk merombak jajaran direksi di setiap perusahaan BUMN tersebut di atas,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
