Jakarta, Aktual.com — Dugaan keterlibatan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam mengamankan kasus korupsi dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terus bergeliat di telinga masyarakat.
Tak tahan dengan pembuktian dugaan itu, Gerakan Pemuda Ganyang Korupsi (GPGK) terpaksa harus turun ke jalan. Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap jadi tempat yang tepat menyuarakan aspirasinya.
Puluhan massa mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mencopot Muhammad Prasetyo jadi jabatannya sebagai Jaksa Agung. Tujuannya, agar KPK bisa dengan leluasa melucuti kesaksian dia dalam dugaan ‘pengamanan’ dana Bansos Sumut.
“Mendesak Presiden Jokowi agar segera mencopot Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung,” ujar koordinator GPGK Andhika saat berorasi di depan gedung KPK, Selasa (5/1).
Tidak berhenti di Prasetyo. GPGK juga mendesak KPK memeriksa Ketua Umum partai Nasdem Surya Paloh. “Segera periksa Surya Paloh dan Prasetyo terkait korupsi dana Bansos Sumut,” kata Andhika.
Dalam BAP anak buah OC Kaligis, bekas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugrho dikatakan memiliki komitmen fee dengan kakak Surya Paloh, Rusli Paloh tentang penempatan pejabat eselon di SKPD Sumut.
Berdasarkan informasi, komitmen tersebut disepkati saat Gatot bertemu dengan Surya Paloh di kantor DPP Nasdem, Jakarta. Saat itu, Gatot meminta Surya Paloh untuk ‘mengamankan’ dirinya di kasus Bansos Sumut.
Sebagai imbalannya, Surya Paloh meminta ‘jatah’ kursi pejabat di berbagai Dinas Sumut. Komitmen itu diteruskan dengan menggunakan tangan Rusli Paloh.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
