Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas kegaduhan demi kegaduhan politik yang terus bermunculan. Termasuk kegaduhan yang menyertai publikasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pimpinan Yuddy Chrisnandi.
Kemenpan-RB diketahui mengeluarkan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2015. Program rutin tahunan Kemenpan-RB itu berisi penilaian kinerja terhadap 77 Kementerian/Lembaga selama setahun pertama pemerintahan Jokowi-JK.
“Pihak yang paling bertanggungjawab dari semua kegaduhan ini adalah Jokowi. Sebagai pemimpin seharusnya Jokowi bisa mencegah hal semacam ini terjadi,” terang Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, dalam keterangannya, Rabu (6/1).
Ketidaktegasan Presiden dalam mengatasi kegaduhan politik ini disebutnya sebagai bukti jika Jokowi memang tidak memiliki leadership atau kepemimpinan yang mumpuni. Disebut Jajat kegaduhan ini baru pertama kali dan dibawah kepemimpinan Jokowi ada kementerian saling menjelekkan satu sama lain.
“Jika mengurus menterinya saja sudah gagal, bagaimana mungkin bisa mensejahterakan rakyat. Saya kira ditahun kedua ini Jokowi harus bisa membuktikan hasil kinerja dari pemerintahannya,” kata dia.
Ditambahkan Jajat, yang dibutuhkan rakyat bukanlah tontotan saling-sikut dan kegaduhan politik. Rakyat hanya menginginkan kerja nyata yang pada gilirannya berdampak pada kehidupan mereka.
“Yang rakyat butuhkan adalah hasil kerja nyata, bukan pencitraan yang selama ini kerap dilakukan oleh Jokowi,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
