Jakarta, Aktual.com – Kordinator aksi Gerakan Bersatu Untuk Keadilan – Indonesia Sehat Tanpa Koruptor (Gebuk Istana) Hamdan Halil mengatakan, bahwa semestinya Joko Widodo sebagai Presiden harusnya mampu untuk segera menuntaskan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Provinsi Sumatera Utara jika tidak ingin dikatakan sedang bermain politik.
“Beberapa kali kami sudah melakukan aksi dengan meminta, mendesak Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan kasus dana bansos Sumatera Utara namun, aksi yang masif tersebut tidak juga ada tanggapan. Oleh karena itu, Jokowi jika tidak ingin dikatakan sedang bermain dengan berbagai kepentingan politik maka harus segera selesaikan kasus tersebut,” ucapnya kepada Aktual.com di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/1).
Pasalnya, Hamdan menilai bahwa hari ini presiden Jokowi belum mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat memanggil orang-orang yang terlibat di dalamnya.
“Sebagai Presiden RI harusnya busa menunjukan wujudnya sebagai panglima tertinggi dan terdepan dalam memberantas koruptor. Jadi dia harusnya berani memberikan semangat kepada pemimpin KPK untuk menegakkan hukum tanpa adanya intervensi dari elit partai politik,” imbuhnya.
Untuk itu, Hamdan meminta Presiden Jokowi untuk segera meresfhuffle HM. Prasetyo dari Jaksa Agung dan juga memeriksa Surya Paloh kendati merupaka ketua partai pengusungnya.
“Kami meminta, rakyat meminta kepada Jokowi untuk segera mereshuffle HM. Prasetyo dari jabatannya dan juga menjaga KPK agar tetap menjadi lembaga independent agar bisa memeriksa Surya Paloh tanpa ada kepentingan politik walaupun Surya Paloh itu sendiri orang yang mengusung dirinya jadi Presiden,” tandasnya.
Dalam aksi tersebut terlihat tak kurang dari seratus orang yang ikut dalam aksi tersebut. Rencananya Gebuk Istana juga akan melakukan aksi di depan kantor KPK siang ini usai aksi depan Istana Negara.
Artikel ini ditulis oleh:
