Jakarta, Aktual.co —Proyek reklamasi dan Giant Sea Wall (GSW) di Teluk Jakarta sudah ditolak sejak jaman Menteri Lingkungan Hidup dijabat Nabiel Makarim di Kabinet Gotong Royong.
Hal itu dituturkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS, saat ditanyakan mengenai sikap pemerintah di jaman Kabinet Gotong Royong mengenai Proyek Reklamasi Teluk Jakarta.
“Pak Makarim saat itu menyatakan tidak setuju. Kata beliau saat itu (proyek reklamasi Teluk Jakarta dan GSW) perlu ditinjau ulang studi Amdal-nya. Harus lebih transparan dan ini belum dilakukan oleh pemilik proyek dan Pemprov DKI,” ujar dia saat ditemui Aktual.co, usai kongres pertama Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) di Gedung Juang, Jakarta Pusat, Senin (8/6).
Menurut Rokhmin, harusnya ada uji publik mengenai kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI tersebut.
“Untuk uji publik itu bisa diundang pakar dan stake holder. Sehingga kita punya rasa memiliki. Jadi masyarakat tidak ‘dicekoki’ begitu saja oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat Pemprov DKI dan pengusaha dalam kebijakan reklamasi Teluk Jakarta,” kata Guru Besar Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.
Peraih gelar doktor dari School for Resources and Environmental Studies Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada itu mengaku tidak setuju dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Menurut dia proyek itu kurang bijaksana jika ditinjau dari segi disparitas ekonomi makro secara nasional. Dimana pembangunan Indonesia saat ini lebih besar di Pulau Jawa, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia semakin membesar.
Artikel ini ditulis oleh:
