Jakarta, Aktual.com — Anggota Tim Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi Nasional, Indra Jaya Piliang, angkat bicara soal polemik nilai akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga negara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Dia menegaskan, publikasi nilai akuntabilitas kinerja tersebut tidak ada kaitannya dengan isu perombakan kabinet, meski waktunya berdekatan. Salah satu alasannya, telah dilakukan semenjak lima tahun silam.
“Dan biasanya dipublikasikan di akhir tahun,” ujarnya dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/1).
Kedua, lembaga negara yang dievaluasi akuntabilitas kinernya bukan sebatas kementerian saja. Tapi, ada 86 institusi pemerintahan. Bahkan, turut mengevaluasi hingga daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.
“Jadi menurut saya, ada kegeeran, karena (evaluasi) ini, reshuffle
terjadi,” cibir politikus Golkar itu.
Lebih jauh, Indra menerangkan, hasil akuntabilitas kinerja yang
dipublikasikan Kemenpan RB tersebut pun dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Buktinya, Sulawesi Barat berada di peringkat 30 untuk tingkat provinsi dengan nilai 50,56 dan predikat CC.
Padahal, lanjutnya, dirinya maupun Menpan RB Yuddy Chrisnandi, berteman baik dengan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh.
“Seharusnya tidak nomor 30, tapi atas atas lah,” papar alumnus Universitas Indonesia (UI) ini.
Laporan: Fatah
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
