Jakarta, Aktual.com – Publik menginginkan reshuffle kabinet. Langkah itu dipercaya mampu meredam kegaduhan di Kabinet Kerja yang muncul sepanjang tahun 2015 lalu.
Pendapat itu disampaikan ekonom dari Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda. Menurut dia, reshuffle harus berbasis pada pencapaian kinerja. Dan yang terpenting, Presiden Joko Widodo harus melepaskan diri dari jebakan politis saat lakukan reshuffle.
Untuk menghindari kembalinya terjadi kegaduhan dalam kabinet, ia menyarankan Presiden untuk membuat ‘aturan main’ antar kementerian. Kementerian tidak boleh melampaui kewenangan antar lembaga (terkesan rebutan Program) dan kemudian banyak perbedaan dibawa ke media. “Sehingga terkesan para Menteri bekerja tanpa ‘manager’,” ujar Candra, dalam pesan elektronik yang diterima Aktual.com, Minggu (10/1).
Selain itu, menurutnya, presiden perlu membentuk lembaga ‘pengevaluasi’ kementerian yang dibawahi langsung presiden dengan indikator yang jelas dan terukur. “Jangan sampai kementerian mengevaluasi kementerian yang lain,” kata dia.
Selain itu, di tengah melemahnya daya beli, menurut dia, salah satu yang diharapkan publik untuk diganti adalah kementerian yang mengurusi bidang ekonomi. Kementerian di bidang itu, ujar itu, haruslah dipimpin oleh orang yang mempunyai kemampuan yang handal dan sesuai arah program presiden.
“Khusus untuk kementerian Keuangan, Bappenas dan Bank Indonesia, perlu Menteri yang betul-betul ‘in line’ dengan program presiden,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
