Jakarta, Aktual.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpendapat sudah saatnya bangsa Indonesia mengubah visi dan misi personal serta kedaerahan menjadi konsep pembangunan nasional jangka panjang berjangka satu abad ke depan.
“Pemilihan Presiden secara langsung seharusnya dipahami sebagai tata cara pemilihan untuk mendekatkan rakyat kepada calon pemimpinnya,” kata Megawati pada pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) I dan peringatan ulang tahun ke-43 PDI Perjuangan, di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1).
Pembukaan Rakernas I PDI Perjuangan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan wakil Presiden Try Sutrisno, para menteri kabinet kerja, para pimpinan lembaga negara, para pimpinan partai politik, serta kader PDI Perjuangan.
Menurut Megawati Soekarnoputri, namun realitasnya, praktik demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini, direduksi menjadi sekadar pertarungan visi dan misi lima tahunan.
“Ganti pemimpin, ganti pula visi misi. Saya sering berseloroh inilah, produk pemilihan langsung pemimpin visi misi lima tahunan,” katanya.
Presiden kelima Republik Indonesia ini menegaskan, kini saatnya visi misi personal dan kedaerahan diubah menjadi konsep pembangunan nasional jangka panjang dan seharusnya dapat merancang sampai seratus tahun ke depan.
Rancangan yang telah ditetapkan, kata dia, tidak dapat diganti-ganti hanya karena pemimpinnya berganti.
Ia menegaskan, sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki sebuah haluan pembangunan nasional jangka panjang yakni pembangunan semesta raya Indonesia.
“Sebuah rencana berupa pola pembangunan nasional di segala bidang kehidupan negara dan masyarakat; membangun serentak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan kebudayaan, serta spiritual,” katanya.
Menurut dia, semua aspek pembangunan itu harus ada dalam satu integrasi dan sinergitas antarpulau, antardaerah, untuk menjadi Indonesia raya.
Mega menjelaskan, Indonesia raya hanya dapat lahir dengan perencanaan menyeluruh untuk jangka panjang, bukan perencanaan yang parsial dan berdiri sendiri-sendiri, seperti perencanaaan lima tahunan untuk masa jabatan eksekutif.
Pembangunan semesta, kata dia, membutuhkan perencanaan semesta guna melihat Indonesia secara utuh dalam bingkai NKRI.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
