Jakarta, Aktual.com — Rilis yang menyatakan bahwa 75,3 persen penduduk Indonesia mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dikeluarkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menjadi polemik.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsir Abduh mempertanyakan motivasi dibalik pernyataan BATAN tersebut. Pasalnya ia menyatakan PLTN sangat kompleks dan mempunyai risiko yang tinggi, untuk itu ia menanyakan pertanggungjawaban BATAN secara ilmiah.
“Dari sisi ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Samapaikan kepada publik yang sesungguhnya,” katanya saat menjadi pembicara dialog Energi di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (10/1).
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2014 pada prioritas pengembangan energi harus mendalami mengenai prinsip-prinsip lingkungan, keselamatan.
Selain itu ia meragukan metodologi survey yang menjadi dasar bagi BATAN, ia mencurigai bahwa ada pertanyaan yang menjebak bagi responden sehingga menghasilkan angka 75,3 persen penduduk Indonesia menyetujui pembangunan PLTN.
“Saat ini saya belum mengkonfirmasi kebenarannya, kalau pun itu memang ada, akan dipertanyakan validitas teknis survey dan metodologinya gimana, kalau pertanyaannya ‘apakah setuju pembangunan PLTN jika mampu menyelesaikan permasalahan listrik padam’? Ya jelas setuju, tapi apakah BATAN memberikan pemahaman terhadap dampaknya?” Tanya Syamsir.
Sebelumnya BATAN pernah merilis Hasil jajak pendapat secara nasional menunjukkan tiga perempat penduduk Indonesia mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Jajak pendapat ini melibatkan 4000 responden yang tersebar di 34 provinsi.
Dari hasil survei menunjukkan pertumbuhan angka sejak 5 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2011 tercatat 49,5 persen dukungan, 52,9 persen pada 2012, 64,1 persen pada 2013, 72 persen pada 2014 dan 75,3 persen pada tahun 2015.
Saat itu Kepala BATAN, Djarot Sulistio Wisnubroto, mengungkapkan bahwa masyarakat yang mendukung pembangunan PLTN beralasan jenis pembangkit tersebut dapat menghasilkan daya listrik yang besar, sehingga lebih menjamin keamanan pasokan dan dapat memenuhi kebutuhan listrik secara nasional.
Selain itu, kata dia, 79,4 persen masyarakat di luar pulau Jawa lebih menginginkan kehadiran PLTN dibandingkan dengan di pulau Jawa yang hanya sebesar 72 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi kelistrikan di luar pulau Jawa yang sering mengalami pemadaman.
Djarot menambahkan, jika 78,3 persen penduduk urban juga lebih menginginkan PLTN dibanding dengan penduduk pedesaan yang hanya 72,3 persen.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
