Jakarta, Aktual.com — Direktur Indonesia Public Institut (IPI) Karyono Wibowo menyebut ada dua menteri yang tak sejalan dengan prinsip Trisakti dan Nawacita.
Keduanya adalah menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Rini kerap membuat kebijakan atau setidaknya mewacanakan program dan kebijakan untuk menjual sejumlah aset BUMN. Kemudian menyarankan agar perusahaan-perusahaan plat merah masuk ke bursa saham, tanpa menghitung resiko. Jika hal itu dilakukan bisa terjadi kepemilikan saham publik akan dikuasai pemodal asing maupun swasta nasional,” kata Karyono, di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (10/1).
Disebutkan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga menjadi salah satu program yang tak tepat, sehingga menimbulkan kegaduhan karena tak menguntungkan rakyat.
Sementara Sudirman Said, membuat kebijakan yang memberatkan rakyat, seperti pungutan dana ketahanan energi (DKE) yang dipungut dari rakyat.
“Belum lagi soal keputusan yang memberikan jaminan investasi jangka panjang kepada Freeport, yang bisa dinilai sebagai sinyal perpanjangan izin eksplorasi pertambangan bagi Freeport,” jelasnya.
Tak lupa, wacana tata kelola ladang gas masela juga menimbulkan kontroversi, karena Sudirman dinilai lebih pro kepada perusahaan luar, yaitu Inpex dan Shell.
“Kedua perusahaan itu menginginkan Blok Masela dikelola dengan cara Offshore. “Banyak pihak menilai jika pengelolaan LBG di Blok Masela dengan cara Offshore, kurang menguntungkan bagi negara dan masyarakat di Maluku karena tidak membawa dampak positif bagi pertumbuhan dan pengembangan wilayah.”
Laporan: Refly
Artikel ini ditulis oleh:
