Jakarta, Aktual.com — Presiden Jokowi didesak untuk berani mencopot pembantunya yang tidak sejalan dengan Nawacita dan Trisakti.
Harus ada rekam jejak dan rapor menteri yang gagal dalam mengemban tugas dan tak sejalan dengan dua prinsip tadi.
“Rapor itulah yang menjadi pertimbangan me-reshuffle kabinet dan mengganti dengan yang lain,” kata Direktur IPI Karyono Wibowo, di Jakarta, Minggu (10/1).
Aktivis Petisi 28, Haris Rusli memastikan bahwa dibawah kepemimpinan Rini Soemarno, kebijakan kementerian BUMN berseberangan dengan Nawacita dan Trisakti.
“Saya melihat Rini Soemarno menjadikan BUMN sebagai bendera untuk melegitimasi utang sekarang ini, melegitimasi proyek-proyek dari asing. Semuanya dari asing, dari pelaksana proyek bahkan pekerjanya kemungkinan juga dari asing,” kata Haris, di Jakarta, Minggu (10/1).
Selain itu, Presiden Jokowi juga akan berhadapan dengan DPR jika rekomendasi Pansus Pelindo II, yang salah satu isinya pencopotan Rini dari kursi menteri, tak dijalankan oleh Jokowi.
Sementara, pengamat politik Hendri Satrio menilai Menteri ESDM Sudirman Said layak dievaluasi karena kerap membuat posisi Presiden Jokowi dalam bahaya.
“Sudirman Said sudah dua kali membuat presiden dalam posisi yang berbahaya, ini berhubungan dengan surat 3 Desember terkait Freeport. Tetapi pak Jokowi belum mengklarifikasi surat itu, sudah dibaca atau belum,” ucap Hendri dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (10/1).
Dia menambahkan, presiden terancam bahaya karena akan dinilai lalai dalam menjalankan tugas dengan tidak memperhatikan masalah sebesar kasus perpanjangan kontrak Freeport.
“Kalau dibaca, artinya ini berbahaya, karena Jokowi mengetahui itu dan mendiamkan itu,” ucapnya.
Soal pungutan dana ketahanan energi (DKE) yang rencananya dibebankan kepada rakyat beruntung batal diberlakukan, karena hal itu murni bertentangan dengan Nawacita dan Trisakti.
Artikel ini ditulis oleh:
