Simpatisan perempuan muda PPP membagikan bunga kepada pegawai dan pengunjung di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aksi damai tersebut mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna H Laoly mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan M Romahurmuziy yang ilegal. Maka secara tidak langsung kepengurusan Muktamar Jakarta adalah sah berdasarkan hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS