Jakarta, Aktual.com – Mundurnya sejumlah pimpinan BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) membuat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berang.
Lantaran alasan pimpinan Jakpro undurkan diri karena tidak sanggup mengerjakan sejumlah proyek di DKI. Antara lain, revitalisasi Gelanggang Olahraga Veledrome dan proyek Light Rapid Transit (LRT). Kedua proyek itu diketahui terkait dengan hajatan Asian Games 2018 yang rencananya digelar di Jakarta.
Yang membuat Ahok kecewa, para pimpinan Jakpro tidak menyampaikan sejak awal kalau memang tidak sanggup menyelesaikan proyek-proyek itu sesuai target.
“Ini kan kepentingan nasional. Jadi lebih baik bilang enggak bisa. Dia (pimpinan Jakpro) bilang bisa. Mana bisa hitung saja waktunya,” kata Ahok, di Jakarta, Senin (11/1).
Meski kesal, Ahok sendiri mengaku mempersilahkan mereka untuk mundur, termasuk Dirut PT Jakpro Abdul Hadi yang dikabarkan juga akan lakukan langkah serupa. “Mereka nyerah saja begitu kita tanya. Itu alasan mereka mau mundur,” kata Ahok.
Jakpro diketahui mendapat jatah menggarap beberapa proyek seperti, Light Rapid Transit (LRT) Jakarta, Intermediate Treatment Facilities (ITF) di Sunter, rehab Velodrome, pembangunan ducting, rumah susun dan proyek lain.
Hingga saat ini, dari tugas itu, diakui Ahok belum ada satupun yang terealisasi. Ahok pun anggap kinerja Jakpro lambat. Hingga akhirnya direksi Jakpro mengatakan akan mengundurkan diri.
Diketahui, Jakpro merupakan salah satu dari BUMD DKI ‘andalan’ Ahok yang kerap digadang-gadang bakal jadi perusahaan konstruksi besar.
Bahkan Ahok memberi ‘deadline’ bagi Jakpro untuk menawarkan saham perdana (intial public offering/IPO) dalam 2-3 tahun mendatang. “Saya harapkan Jakpro sudah IPO pada akhir 2017 atau paling telat awal 2018,” kata Ahok, pertengahan tahun lalu.
Harapan Ahok saat itu membuncah lantaran dia menganggap Jakpro punya potensi menarik perhatian pasar. Ditambah lagi saat itu Jakpro memegang beberapa proyek infrastruktur.
Seperti menggarap 13.000 unit rusun, 7.000 unit wisma atlet. Saat itu Ahok pun sesumbar bakal carikan dana yang dibutuhkan Jakpro sebesar Rp7,7 triliun.
“Gampang nanti saya suntikkan melalui penyertaan modal pemerintah ,” kata dia. Kenyataannya, pengajuan PMP Jakpro menjadi salah satu dari enam BUMD DKI yang ditolak Kemendagri masuk di APBD DKI 2016.
Artikel ini ditulis oleh:
